Lembaga
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
https://www.anri.go.id/Menyelenggarakan pengelolaan arsip nasional, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pelayanan arsip untuk mendukung fungsi pemerintahan, masyarakat, dan sejarah bangsa.
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
https://www.kemenparekraf.go.id/Melaksanakan pembinaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pengembangan destinasi pariwisata, promosi pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Badan Informasi Geospasial (BIG)
https://www.big.go.id/Menyelenggarakan pemetaan dan penginderaan jauh serta penyelenggaraan sistem informasi geospasial nasional untuk mendukung kegiatan pembangunan, keamanan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)
https://www.bakamla.go.id/Melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut nasional, termasuk penegakan hukum di laut, pemantauan wilayah perairan, dan penanggulangan tindak kejahatan di laut.
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
https://www.bkn.go.id/Menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara, termasuk rekruitmen, pengembangan, dan pengelolaan kepegawaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
https://www.bkkbn.go.id/Menyelenggarakan program kependudukan dan keluarga berencana, termasuk penyuluhan, pelayanan kontrasepsi, dan peningkatan kualitas hidup keluarga untuk mendukung pembangunan manusia.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
https://www.bkpm.go.id/Melaksanakan koordinasi dan pengawasan penanaman modal dalam negeri dan asing, termasuk pemberian fasilitas investasi dan peningkatan iklim investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
https://www.bmkg.go.id/Menyelenggarakan pengamatan dan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk keperluan pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup.
Badan Narkotika Nasional (BNN)
https://www.bnn.go.id/Melaksanakan pengendalian narkotika dan obat terlarang, termasuk pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika serta penanganan jaringan peredaran narkotika.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
https://www.bnpb.go.id/Menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana, termasuk pemantauan bencana, penanganan darurat, dan rehabilitasi pasca-bencana untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
https://www.bnpt.go.id/Melaksanakan koordinasi penanggulangan terorisme, termasuk pencegahan terorisme, penindakan terorisme, dan rehabilitasi mantan teroris untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
https://www.bp2mi.go.id/Menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk pengawasan penempatan, penanganan kasus, dan pemulangan pekerja migran yang terlantar.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
https://www.bpkp.go.id/Melaksanakan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan, termasuk pemeriksaan, evaluasi, dan rekomendasi pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
https://www.bapeten.go.id/Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan tenaga nuklir serta pengawasan keselamatan dan keamanan tenaga nuklir untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari risiko nuklir.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
https://www.pom.go.id/BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
https://www.bppt.go.id/Menyelenggarakan pengkajian dan penerapan teknologi, termasuk penelitian, pengembangan, dan transfer teknologi untuk mendukung pembangunan teknologi dan inovasi nasional.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
https://www.bappenas.go.id/Menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta koordinasi perencanaan pembangunan antar-sektor.
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
https://www.atrbpn.go.id/Melaksanakan pengelolaan pertanahan nasional, termasuk pendaftaran tanah, penyusunan kebijakan pertanahan, dan pemberian sertifikat tanah untuk meningkatkan kepastian hukum tanah.
Badan Pusat Statistik (BPS)
https://www.bps.go.id/Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran statistik nasional untuk keperluan pembangunan, pengambilan keputusan, dan informasi publik serta kepentingan penelitian.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)
https://www.basarnas.go.id/Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan untuk penanggulangan bencana dan kecelakaan di darat, laut, udara, dan ruang angkasa serta pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://www.bssn.go.id/Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan keamanan siber nasional, termasuk pengawasan, pengendalian, dan penanggulangan ancaman siber untuk menjaga kedaulatan siber dan kepentingan nasional.
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
https://www.bsn.go.id/Menyelenggarakan pengembangan standar nasional untuk produk, proses, dan sistem guna meningkatkan mutu, keamanan, dan interoperabilitas produk dan jasa di Indonesia.
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
https://www.batan.go.id/Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tenaga nuklir serta pemanfaatan teknologi nuklir dalam berbagai bidang untuk mendukung pembangunan energi dan teknologi di Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
https://www.lan.go.id/Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
https://www.lipi.go.id/Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta penyediaan layanan keilmuan untuk mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
https://www.lkpp.go.id/Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
https://www.lemhannas.go.id/Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pimpinan dan calon pimpinan nasional serta penelitian kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan nasional dan keamanan bangsa.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
https://www.lapan.go.id/Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang penerbangan dan antariksa serta pengelolaan sumber daya antariksa untuk mendukung pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa.
Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
https://www.perpusnas.go.id/Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan informasi dan dokumentasi nasional serta layanan perpustakaan untuk mendukung peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
https://www.brin.go.id/Menyelenggarakan koordinasi, pengembangan, dan pemantauan riset dan inovasi nasional untuk mendukung pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
https://www.tni.mil.id/Melaksanakan pertahanan negara, termasuk penjagaan keamanan nasional, penanggulangan ancaman terhadap kedaulatan negara, dan penanganan konflik dalam negeri sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kepolisian Republik Indonesia
https://www.polri.go.id/Melaksanakan tugas kepolisian, termasuk penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kejaksaan Agung RI
https://www.kejaksaan.go.id/Melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana, pembinaan hukum, dan pemberian pertimbangan hukum kepada pemerintah serta pengawasan atas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
https://www.mpr.go.id/Bertugas sebagai lembaga tertinggi negara yang mewakili rakyat dan memiliki fungsi pembentukan undang-undang dasar, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dasar, dan perubahan undang-undang dasar.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
https://www.dpr.go.id/Bertugas sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintahan serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
https://www.dpd.go.id/Bertugas sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan pengajuan inisiatif perundang-undangan serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Mahkamah Agung (MA)
https://www.mahkamahagung.go.id/Bertugas sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki fungsi yudisial, kasasi, dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Mahkamah Konstitusi (MK)
https://www.mkri.id/Bertugas sebagai lembaga pengadilan konstitusi yang memiliki fungsi judicial review terhadap undang-undang, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, dan putusan atas sengketa tata negara.
Komisi Yudisial (KY)
https://www.komisiyudisial.go.id/Bertugas sebagai lembaga pengawas dan pengendalian kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap hakim serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
https://www.bpk.go.id/Melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, termasuk pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan negara.
Televisi Republik Indonesia (TVRI)
https://www.tvri.go.id/Menyelenggarakan penyiaran televisi sebagai media publik yang independen, beragam, dan berkualitas untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat Indonesia.
Radio Republik Indonesia (RRI)
https://www.rri.co.id/Menyelenggarakan penyiaran radio sebagai media publik yang independen, beragam, dan berkualitas untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat Indonesia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
https://www.komnasham.go.id/Melaksanakan perlindungan, pengawasan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga negara terkait pelanggaran hak asasi manusia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
https://www.bawaslu.go.id/Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pencegahan dan penindakan pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum, dan pelanggaran administratif dalam pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
https://www.kpu.go.id/Melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pemilihan umum serta pengumuman hasil pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
https://www.ombudsman.go.id/Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penanganan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan atau ketidakpatuhan dalam pelayanan publik.
Dewan Ketahanan Nasional (DKN)
https://www.wantannas.go.id/Bertugas sebagai lembaga penasehat presiden dalam perumusan kebijakan dan strategi pertahanan serta keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
https://www.bnpp.go.id/Menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan negara, termasuk pengembangan infrastruktur perbatasan, pencegahan illegalitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
https://www.ppatk.go.id/Melaksanakan pengawasan dan analisis terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan serta memberikan informasi kepada penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang.
Dewan Energi Nasional (DEN)
https://www.den.go.id/Bertugas sebagai lembaga penasehat presiden dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional untuk mendukung keberlanjutan energi dan ketahanan energi nasional.
Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres)
https://wantimpres.go.id/id/Bertugas sebagai lembaga penasehat presiden dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan nasional serta penanganan isu strategis nasional untuk mendukung kepemimpinan presiden.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
https://www.kpk.go.id/Melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya pemberantasan korupsi.
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
https://www.kki.go.id/Melaksanakan pembinaan di bidang kedokteran, termasuk penetapan standar profesi kedokteran, pengawasan praktek kedokteran, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KKI)
https://www.ktki.go.id/Melaksanakan pembinaan di bidang tenaga kesehatan, termasuk penetapan standar profesi tenaga kesehatan, pengawasan praktek tenaga kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
https://bnsp.go.id/Menyelenggarakan sertifikasi profesi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan mutu sumber daya manusia.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
https://www.kasn.go.id/Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kebijakan dan pengelolaan aparatur sipil negara serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas dan etos kerja aparatur negara.
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat)
https://www.kpi.go.id/Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kebenaran informasi.
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
https://komisiinformasi.go.id/Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan informasi publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan akses informasi publik.
Kantor Staf Presiden (KSP)
https://www.ksp.go.id/Melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan penyiapan kebijakan presiden serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif presiden untuk mencapai tujuan dan kebijakan pemerintah.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
https://www.knkt.go.id/Melaksanakan penyelidikan kecelakaan transportasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait untuk peningkatan keselamatan transportasi di Indonesia.
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI)
https://www.kejaksaan.go.id/Bertugas sebagai lembaga pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kebijakan dan pengelolaan kejaksaan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas dan etos kerja kejaksaan.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
https://www.kompolnas.go.id/Bertugas sebagai lembaga pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kebijakan dan pengelolaan kepolisian serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas dan etos kerja kepolisian.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)
https://www.bphmigas.go.id/Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan, penyaluran, dan perdagangan minyak dan gas bumi serta produk turunannya untuk menjaga ketersediaan dan harga minyak dan gas.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
https://www.kpai.go.id/Melaksanakan perlindungan, pengawasan, dan penegakan hak anak di Indonesia serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga negara terkait perlindungan anak.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
https://www.baznas.go.id/Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Lembaga Sensor Film
https://www.lsf.go.id/Melaksanakan pengawasan terhadap konten film yang beredar di masyarakat untuk menjaga moralitas, kearifan lokal, dan kepatutan serta memberikan rekomendasi sensor kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sekretariat Kabinet
https://www.setkab.go.id/Melaksanakan koordinasi, administrasi, dan penyiapan kebijakan kabinet serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
https://www.bpip.go.id/Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan nilai-nilai Pancasila serta pemantapan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)
https://www.aipi.or.id/Menyelenggarakan penelitian ilmiah, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan informasi ilmiah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BKPRP)
https://botasupal.go.id/botasupal/Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan rupiah palsu untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dan mengurangi kerugian ekonomi akibat kegiatan pemalsuan.
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRS)
https://bprs.kemkes.go.id/Mengawasi dan menilai kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan pasien.
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
https://www.bpodt.id/Mengelola dan mengembangkan kawasan pariwisata Danau Toba untuk meningkatkan potensi pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
https://bob.kemenparekraf.go.id/Mengelola dan mengembangkan kawasan pariwisata Borobudur untuk meningkatkan potensi pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
https://labuanbajoflores.id/Mengelola dan mengembangkan kawasan pariwisata Labuan Bajo untuk meningkatkan potensi pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
https://www.bpbatam.go.id/Mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja di Batam.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
https://www.bpbatam.go.id/Mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja di Bintan.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
https://www.bpbatam.go.id/Mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja di Karimun.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
https://www.bpbatam.go.id/Mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja di Sabang.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
https://www.bpkn.go.id/Melindungi hak konsumen dan menanggapi pengaduan konsumen terhadap pelanggaran hak konsumen oleh produsen atau penyedia layanan.
Badan Pertimbangan Kepegawaian (Baperjakat)
https://www.baperjakat.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan pengelolaan kepegawaian negara, termasuk seleksi, promosi, dan pengembangan karier pegawai negeri.
Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (Baperkes)
https://www.baperkes.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan pembangunan kesehatan nasional, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
https://brgm.go.id/Melakukan restorasi, rehabilitasi, dan pengelolaan gambut dan mangrove untuk menjaga kelestarian ekosistem gambut dan mangrove serta mengurangi risiko kebakaran hutan.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGJTK)
https://www.setneg.go.id/view/index/dewan_gelar_tanda_jasa_dan_tanda_kehormatan_1Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada individu yang berjasa bagi negara dan masyarakat.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
https://www.setneg.go.id/view/index/dewan_jaminan_sosial_nasional_1Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam perumusan kebijakan jaminan sosial nasional untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
https://bpbatam.go.id/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Batam.
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
https://bpbintan.balai-it.com/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bintan.
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
https://www.bpkarimun.id/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Karimun.
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sabang.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
https://dkpp.go.id/Melakukan pengawasan dan memberikan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilihan umum yang melakukan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu.
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Dewankneks)
https://kek.go.id/idMemberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja.
Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)
https://snki.go.id/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam perumusan kebijakan keuangan inklusif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif.
Dewan Pengupahan Nasional (DPN)
https://www.setneg.go.id/view/index/dewan_pengupahan_nasional_1Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan pengupahan nasional untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Dewan Pers
https://dewanpers.or.id/Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pers sesuai dengan ketentuan hukum untuk menjaga kemerdekaan pers, keberagaman informasi, dan kepentingan masyarakat.
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
https://www.wapresri.go.id/dewan-pertimbangan-otonomi-daerah/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengembangan kebijakan dan strategi otonomi daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah.
Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSN)
https://www.dsdan.go.id/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengelolaan sumber daya air nasional untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup.
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas)
http://www.wantiknas.go.id/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik.
Komisi Banding Merek (KBM)
https://www.dgip.go.id/Menyelesaikan sengketa merek yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Komisi Banding Paten (KBP)
https://www.dgip.go.id/Menyelesaikan sengketa paten yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)
http://kkhprg.litbang.pertanian.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan keamanan hayati produk rekayasa genetik untuk melindungi keanekaragaman hayati dan kesehatan masyarakat.
Komisi Kejaksaan
https://www.kejaksaan.go.id/Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kebijakan dan pengelolaan kejaksaan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas dan etos kerja kejaksaan.
Komisi Nasional Disabilitas (KND)
https://www.komnasham.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pembangunan kebijakan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
https://www.komnasperempuan.go.id/Melakukan pengawasan, penelitian, dan advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
https://www.kpk.go.id/Melaksanakan penyidikan, penindakan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pencegahan dan penanganan korupsi.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
https://www.kppu.go.id/Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap persaingan usaha yang tidak sehat serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil.
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Komisi PAKL)
https://www.menlhk.go.id/Melakukan penilaian terhadap analisis dampak lingkungan hidup dari proyek-proyek pembangunan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pengembangan berkelanjutan.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
https://www.kpi.go.id/Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kebenaran informasi.
Komisi Penyuluhan Nasional (KPN)
https://www.komisi-pan.or.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan dan strategi penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu penting.
Komite Akreditasi Nasional (KAN)
https://www.kan.or.id/Melakukan akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memastikan mutu pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Komite Antidumping Indonesia (KADI)
https://www.kemendag.go.id/Melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap praktik dumping yang merugikan industri nasional serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi dumping tersebut.
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
https://www.kkip.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan industri pertahanan nasional untuk meningkatkan kedaulatan pertahanan negara.
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
https://kppip.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan strategi percepatan penyediaan infrastruktur prioritas untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
https://www.ojk.go.id/id/Default.aspxMemberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi syariah.
Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP)
https://www.knkp.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan keamanan penerbangan untuk mencegah insiden dan kecelakaan penerbangan di Indonesia.
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)
https://www.kemendag.go.id/Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perdagangan untuk mencegah praktik perdagangan ilegal dan merugikan serta menjaga ketertiban perdagangan nasional.
Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (KP3P)
http://www.bumnprivat.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan dan strategi privatisasi perusahaan perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing badan usaha milik negara.
Komite Profesi Akuntan Publik (KPAI)
https://www.iapi.or.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan terhadap praktik akuntansi publik untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas akuntansi publik.
Konsil Keperawatan (KKp)
https://www.ikiindonesia.or.id/Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap praktik keperawatan untuk menjaga standar profesionalisme, etika, dan kualitas layanan keperawatan di Indonesia.
Lembaga Kerja Sama Tripartit (LK3)
https://www.tlk3.or.id/Melakukan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kondisi kerja yang layak.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
https://www.lpsk.go.id/Melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana serta memberikan bantuan hukum dan psikososial kepada saksi dan korban untuk mendukung proses peradilan.
Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)
https://www.lpn.go.id/Melakukan penelitian dan pengembangan serta memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional.
Lembaga Sensor Film (LSF)
https://www.lsf.go.id/Melakukan sensor terhadap film-film yang akan diputar di bioskop untuk menjaga moralitas, kepatutan, dan kesesuaian dengan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia.
Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)
http://lsih.kemenperin.go.id/Melaksanakan sertifikasi terhadap industri-industri yang ramah lingkungan untuk mendorong adopsi praktik-produksi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
https://www.kemkes.go.id/Melakukan penegakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran kode etik dan standar profesi dalam praktik kedokteran dan keperawatan di Indonesia.
Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN)
https://www.bapeten.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan strategi pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai dan pembangunan energi bersih di Indonesia.
Otoritas Nasional Senjata Kimia (ONSK)
https://www.ppi.kemlu.go.id/Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan, penyimpanan, dan perdagangan senjata kimia serta melaksanakan kewajiban internasional terkait senjata kimia.
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPAKSARA)
https://www.baksara.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan dan strategi pengembangan aparatur sipil negara untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.
Komite Industri Nasional (KIN)
https://www.industri.kemendag.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan strategi pengembangan industri nasional untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi industri terhadap ekonomi nasional.
Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LPPH)
https://www.dephut.go.id/Melakukan penegakan hukum terhadap perusakan hutan dan mengawasi kegiatan pengelolaan hutan secara lestari serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk pelestarian hutan.
Dewan Insinyur Indonesia (DII)
https://www.dii.or.id/Mendorong, mengkoordinasikan, dan mengembangkan profesi insinyur serta memberikan masukan dan panduan teknis kepada pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi.
Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas)
https://www.wantannas.go.id/Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional dan pengelolaan krisis keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Komite Perdagangan Indonesia (KOPI)
https://www.kemendag.go.id/Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan strategi perdagangan internasional untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan Indonesia.